Kegunaan Sistem Kebijakan Luar Negeri

Sistem ini sebagai alat pengatur yang memaksa kita untuk menetapkan variable yang relevan dan membangun batas diantara keduanya. Itu juga memaksa kita untuk mengambil sebuah sudut pandang, dengan jalan menyusun komponen mengenai bagaimana kita berpikir proses itu bekerja. Hal ini diperlukan untuk menyadari bahwa komponen dari sistem ini ditetapkan dengan fungsinya didalam sistem daripada hanya institusi formal ataupun kekuasaan politik. Misalnya seperti laporan tradisional kebijakan luar negeri Inggris dimana hanya skema fungsi dari pembuat keputusan menurut peranan resmi mereka dan institusi pemerintah dimana mereka berada, dapat dikatakan terbaik dari sebuah bagian cerita.
Kegunaan kedua dari pendekatan sistem yaitu akan mengizinkan kita untuk berkata seseuatu mengenai aktivitas umum dari kebijakan luar negeri., bukan hanya karakteristik mesin – mesin kebijakan luar negeri satui negara saja. Maka dari itu, kita dapat memperlakukan kebijakan luar negeri sebagai aktivitas negara dan sebagai fenomena politik dunia. Kebijakan luar dimengerti sebagai fungsi pemerintah dan juga bagian dari sistem internasional. Jadi kita dapat menggunakan pendekatan sistem untuk mengatur pikiran kita mengenai kebijakan luar negeri di kedua level itu.
Kegunaan ketiga dari pendekatan ini yaitu digunakan untuk tujuan komparasi. Contohnya yaitu seperti peranan supremasi Soviet di kebijakan luar negeri Uni Soviet hamper tidak dapat dibandingkan dengan peranan imbangannya di Britania, The house of Common, yang masih lebih sedikit dari kongres di USA. Pendekatan sistem ini memungkinkan kita untuk membandingkan tekanan dan permintaan mengenai pembuat keputusan dimananpun mereka muncul; faktor psikologis yang akan mempengaruhi kunci pembuat keputusan siapapun mereka dan sebagainya.

Permasalahan Sistem Kebijakan Luar Negeri
Kesuburan dari sistem perilaku menuntut adanya analisis dari kompleksitas yang besar dan tidak adanya jalan nyata untuk memutuskan keterbatasan hubungan. Bahkan pertimbangan singkat dari figure 2.2 mengindikasikan kedalaman analisis yang dibutuhkan untuk menjelaskan dimensi persepsi dari sistem. Di keseluruhannya,sistem kebijakan luar negeri membuat permintaan yang tidak mungkin terhadap mahasiswa yang sebagai subyek jika itu diatur sebagai sistem perilaku tindakan. Maka mahasiswa harus belajar mengenai semuanya untuk mengerti hal ini.
Masalah kedua menambahkan yang pertama, bahwa tidak mungkin memisahkan sistem hanya dengan belajar bagian tertentu saja dari itu tanpa melakukan kekerasan kepada gagasan utama jika itu mewakili sebuah proses. Hal itu tidak dapat dipelajari satu demi satu tanpa mengurangi itu dan itu berarti tidak lebih dari kerangka yang statis. Suatu studi, hanya dapat dinilai dari kepantasannya, bukan sebagai bagian dari penjelasan dari proses kebijakan.
Masalah ketiga melibatkan ‘operasionalisasi’ dari sistem. Hasil dari ini dikenal dengan masalah dinamisme. Terjadi dilemma dikarenakan sistem yang tidak dapat diterapkan ke dunia nyata di tingkat dari detail yang dibutuhkan, namun ketika bagian itu diterapkan sebagai langkah pertama untuk mendapatkan ambisius yang lebih, maka ini menyebabkan kehilangan perlunya dinamisme. Roy Jones berpendapat soal masalah ini : dinamika dari sistem dasar ini adalah yang penuh dengan gerakan, tetapi secara esensi tidak berubah dam tidak bergerak. Contoh ilustrasi dari Brecher dimana setelah membuat model tingkat lanjutan mengenai sistem kebijakan luar negeri ISRAEL, pekerjaan selanjutnya yaitu mencoba menerapkan sistem dengan mempelajari area tujuh kebijakan tertentu lebih dari periode 20 tahun. Hail pekerjaan ini tidak meragukan, mereka tidak cocok dengan mudah bersama-sama dan mereka tidak dapat membuat laporan yang memuaskan untuk proses dinamis dan terus-menerus dari pembuatan kebijakan luar negeri Israel. Yang terbaik yang dapat mereka katakana bagaimana sistem bekerja di peristiwa tertentu.
Pada akhirnya, pendekatan sistem kebijakan luar negeri dikritik karena keterbatasan metodologi. Dimana juga dalam faktanya tidak menawarkan penjelasan, terutama di bagian abstrak dan membuat ini menjadi tidak membantu. Itu tidak lebih daripada sebatas pengumpulan komponen. Sistem tersebut tidak mencoba untuk menjelaskan segalanya yang terjadi di kebijakan luar negeri dan dapat dikatakan ide dari sistem ini tidak banyak membantu. Maka dari itu, kita perlu membuat asumsi tentang bagaimana sistem diterapkan pada tingkatan tertentu atau kaitannya dengan permasalahan tertentu. Memang tidak ada penjelasan tunggal yang memadai untuk sepakat dengan kompleksitas kebijakan luar negeri, namun rangkaian asumsi dapat menghasilkan beberapa kemungkinan penjelasan yang memberikan sebuah wawasan kedalam regularitas dari perilaku di konteks tertentu, Adapun penggunaan pendekatan sistem yaitu untuk memahami.

Asumsi Sistem Kebijakan Luar Negeri
Sesuai dengan prinsip – prinsip pendekatan, setiap asumsi yang kita buat dapat dipakai terhadap keseluruhan sistem kebijakan luar negeri. Untuk mengasumsikan kebijakan rasional, sebagai contoh, tidak sederhana untuk mengatakan bahwa kunci pembuat keputusan bertindak rasional, tetapi keseluruhan sistem menerapkan cara seperti mengizinkan mereka untuk melakukan seperti itu. Konsep dari sistem, oleh karena itu sebagai alat untuk menindaklanjuti asumsi tentang bagaimana proses kebijakan luar negeri yang mungkin terlihat untuk bekerja. Semua konsep, model dan paradigma yang telah digariskan ke laporan untuk bekerjanya sistem yang berasal dari asumsi tertentu.

Formal Political Assumptions
Asumsi ini menekankan pentingnya keputusan ‘strategis’. ‘Strategis disini tidak digunakan dalam hal militer, tapi dimaksudkan semata – mata kepada kunci dari keputusan sebuah kebijakan dimana seperangkat kebijakan luar negeri atau bagian tertentu dari tindakan. Keputusan strategis merupakan bentuk paling nyata dari keputusan yang dapat diteliti. Sistem ini diasumsikan untuk menerapkan sehingga struktur dan menetapkan input dalam istilah alternatif yang mewujudkan nilai - nilai variasi politik yang merefleksikan masyarakat. Asumsi ini tidak mengabaikan bahwa persetujuan besar dari kebijakan luar negeri merupakan aliran yang berantakan dari tindakan tahap awal di semua tingkatan politik, tetapi itu menekankan tingkatan yang akan melanjutkan proses yang dicetak dan ditetapkan dengan waktu yang telah ditentukan dan pilihan politik yang menyakinkan. Gagasan dari keputusan merupakan pusat pandangan dari sistem luar negeri.
Contohnya,pemerintahan Inggris yang membuat rangkaian keputusan strategis terkait krisis Falkland tahun 1982 dimana kebijakan Inggris sebelumnya mengenai invasi pada 2 April tidak semuanya strategis; itu ditandai dengan kekurangan yang jelas dan pilihan berwenang di level politik yang tepat. Sekali krisis terjadi, maka pemerintahan Thatcher bereaksi dengan cara strategi yang tinggi. Keputusan kunci diambil untuk mengirimkan tugas tekanan yang menunjukkan kalau Inggris bersiap untuk perang, menenggelamkan General Belgrano, dan menginvasi pulau tersebut. Tetapi point kritisnya bukan kebjakan kunci yang diambil oleh pemimpin yang tepat yang dipertimbangkan alternative sebagai yang terbaik yang mereka bisa dan memilih bagian yang jelas untuk bertindak.
Dari asumsi ini dapat ditarik beberapa perspektif. Perspekif sstrategis yang dikenal dari kebijakan luar negeri dengan segala ide yang terkait menjadi contoh paling nyata. Jadi, negara dilihat dari actor kesatuan dari dunia, pemimpin harus menyatakan beberapa nilai nasional dan tujuan dan mengejar mereka dengan melibatkan dalam permainan keahlian negarawan. Perspektif ini tidak membuat sense, kecuali pemerintah membuat keputusan yang sungguh – sungguh.
Penerapan yang lebih spesifik dari asumsi ini yaitu melalui perspektif demokratis pembuatan kebijakan luar negeri dimana proses itu konsisten dengan control public dan akuntabilitas. Esensinya ialah studi yang lebih konsisten terhadap nilai sosial. Jdi pemimpin demokratis dibebankan dengan mengambil keputusan strategis yang dapat diterima sebagai respon kepada input yang telah disaring melalui saluran dimana subjeknya mewakili tindakan.
Contohnya yaitu ujian Frankel’s dari kebijakan luar negeri Inggris dimana dia menetapkan sistem politik sebagai respon setelah 1945 dan dia mengikuti jejak fungsi sistem tersebut sebagai respon terhadap tantangan ini melalui pekerjaannya sebagai elit politik inggris, partai politik dan perilaku public.
Lebih luasnya lagi, perspektif ditarik berdasarkan asumsi umum yaitu pembuatan keputusan yang rasional. Perspektif ini menawarkan petunjuk untuk elemen normative implisitnya. Contohnya seperti keputusan dari Thatcher pada 1982 dimana kuncinya bukan hanya seorang pemimpin yang membuat keputusan, tetapi keputusan yang sebagai hasil dari proses analisis. Dengan istilah idealnya sistem tersebut bertindak dengan skema dan analisis yang menjadi bagian alternatif dari kemungkinan tindakan dan pembuat keputusan kemudian akan memilih bagian yang paling optimal. Ada perspektif umum yang menyatakan kalau keputusan luar negeri benar maka itu rasional, sedangkan salah itu irasional. Tetapi bukan seperti itu, kita dapat mengatakan irasional ketika keputusan dimana actor menetapkan pilihan tertentu, memutuskan satu dari mereka yang paling sesuai dan alasan yang berdasarkan sifat keras kepala.atau menentang terhadap sesuatu yang berbeda. Sedangkan kerasionalan sebagai gagasan yang ambigu di konteks ini dan perspektif ini dimengerti semata – mata penuh tujuan, pembuat keputusan analitis.