Pembangunan Berorientasi Kelautan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Setiap rencana pembangunan suatu negara akan berhasil dengan baik apabila rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan tersebut didasarkan kepada kondisi obyektif negara yang bersangkutan, terutama yang berhubungan langsung dengan kondisi wilayah negara tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara yang kondisi obyektif wilayahnya bukan merupakan sebuah benua atau daratan yang luas, tetapi memiliki konfigurasi teritorial nasional yang berupa sebuah Negara Kepulauan yang diapit oleh dua samudera, selain itu Secara oceanografis arus dan pertukaran massa air dua samudra itu melewati kepulauan yang berada di tataran Nusantara yang menyebabkan ikan – ikan yang berimigrasi di antara dua samudra akan melewati perairan Indonesia dan membuat perairan Indonesia kaya dengan keanekaragaman hayati (biodiversity). Posisi silang dunia membuat Indonesia menjadi negara yang strategis dalam perdagangan dunia. Indonesia yang merupakan salah satu negara bahari terbesar di dunia dan memiliki berbagai macam sumberdaya kelautan yang sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumberdaya yang efektif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Secara geografis Indonesia terdiri dari 17.480 pulau dan luas laut 5,8 km2, dengan garis pantai sekitar 95.181 km2, dengan luas wilayah lautan (sekitar 70% dari luas teritorial Indonesia) yang dikelilingi ekosistem pesisir tropis yang bernilai ekonomis tinggi seperti, bakau (mangrove), terumbu karang (coral reef), padang lamun dan kekayaan non hayati lainnya. Sedangkan potensi sumber daya ikan di laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.7 juta ton per tahun (DKP, 1996). Potensi lainnya yaitu hampir 70 persen produksi minyak dan gas bumi Indonesia berasal dari kawasan pesisir dan laut. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkatan genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi di dunia. Ekosistem tersebut merupakan potensi yang sangat besar bagi sektor perikanan dan kelautan yang dapat digunakan untuk membangun demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, 22 persen dari total penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir yang hidupnya tergantung kepada pengelolaan sumber daya laut. Laut merupakan suatu bagian dari ciptaan Tuhan yang kini menjadi lahan pekerjaan dan sumber kehidupan bagi penduduk lokal yang tinggal di daerah pesisir. Dari data yang ada disebutkan kalau Perikanan hanya menyumbang 2% dari total kontribusi lautan terhadap GDP, lainnya adalah kegiatan-kegiatan industri berat di laut seperti minyak, gas, petambangan, dan pelayaran (DKP, 2006). Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi pembangunan kelautan yang dimiliki Indonesia yang jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan (37%), RRC (48,4%), dan Jepang (54%) yang luas lautnya jauh lebih kecil dari Indonesia, tetapi kontribusi sekor kelautan mereka terhadap PDB-nya sudah di atas 30 persen (DKP, 2006). Indonesia dapat mengoptimalkan sektor ini dengan potensi yang ada seperti yang dilansir oleh harian Kompas pada 6 November 2009 yang berisi tentang kekayaan laut Indonesia yang mencapai 149,94 miliar dollar AS atau sekitar 14.994 triliun rupiah meliputi perikanan senilai 31,94 miliar dollar AS, wilayah pesisir lestari 56 miliar dollar AS, bioteknologi laut total 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi sebesar 6,64 miliar dollar AS dan transportasi laut sebesar 20 miliar dollar AS. Selanjutnya potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia, tetapi saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,5 juta ton (Sinar Harapan,20 April 2009). Lalu apa yang terjadi dengan negara ini, mengapa masyarakatnya terutama nelayan masih hidup jauh dari kesejahteraan?. Inilah yang menjadi permasalahan mendasar yang harus digali pokok permasalahannya dibalik semua ini.
Kita sebaiknya dapat merefleksikan lagu mengenai nenek moyangku seorang pelaut dimana mewakili semangat pendahulu kita dalam mengarungi kerasnya samudera dan seolah warisan itu pudar pada masa sekarang ini, kita juga dapat melihat bagaimana kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dulu dalam membangun armada lautnya yang menjadikan kedua kerajaan ini menjadi berkuasa dan disegani. Semangat itu yang perlu dilakukan generasi bangsa saat ini melalui tindakan yang nyata dari setiap pihak, apalagi ditengah semakin tingginya biaya hidup dan persaingan yang ketat diantara setiap negara, maka Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pembangunan berbasis darat ( Land base oriented) tetapi mulailah beralih ke pembangunan berorientasi kelautan ( marine base oriented). Kalau kita menilik kembali kebelakang, arah pembangunan yang digaungkan oleh pemerintah sejak masa sejak zaman kolonial ataupun orde lama hingga sebelum terbentuknya DKP dan DMI (Dewan Maritim Indonesia) pada September 1999, kita kurang serius dan mentransformasikan SDA kelautan, akibatnya potensi kelautan negara ini seperti “raksasa yang tertidur”. Selanjutnya dapat diihat pada masa orde baru dimana kredit yang dikucurkan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan kurang dari 15%, dan untuk sektor perikanan hanya 0,02% dari total kredit, alhasil hingga saat ini kontribusi ekonomi kelautan Indonesia hanya sebesar 24% PDBnya. Perlu adanya pembenahan dan pengembangan sektor ekonomi kelautan yang dapat mengoptimalkan setiap potensi laut yang dimiliki daerah di tanah air. Pembenahan itu dapat dilakukan mulai dari pariwisata bahari, industri bioteknologi kelautan, memberdayakan sumber daya pulau – pulau kecil dan wilayah pesisir, industri dan jasa maritim, perikanan tangkap dan budidaya beserta pengelolaanya hingga peningkatan kesejahteraan nelayan yang kesemuanya itu akan dibahas satu persatu di bagian selanjutnya ini.
1. Pariwisata Bahari
Berdasarkan data diatas mengenai pengoptimalan potensi laut dimulai dengan pariwisata bahari. Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan lautan Indonesia, berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Produk wisata bahari yang dapat dikembangkan di Indonesia diantaranya wisata pantai (seaside tourisme), wisata pesiar (cruise tourisme), wisata alam (ecotourisme), wisata bisnis (business tourisme), wisata budaya (cultural tourisme), maupun wisata olahraga (sport tourisme). Sumberdaya hayati pesisir dan lautan Indonesia seperti populasi ikan hias diperkirakan mempunyai 263 jenis, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove dan berbagai bentang alam pesisir yang unik lainnya yang akhirnya membentuk suatu pemandangan alamiah yang mengesankan. Kondisi tersebut pasti akan menjadi daya tarik sangat besar bagi wisatawan sehingga pantas bila dijadikan sebagai objek wisata bahari. Wilayah pantai juga jangan dilupakan dimana Indonesia memiliki wilayah pantai yang luas, panorama yang indah dan banyak jumlahnya. Ada beberapa point yang dapat dikembangkan dalam strategi pembangunan kegiatan pariwisata nasional. Pertama yaitu faktor internal berupa strategi terukur manajemen daya tarik objek wisata, yang terkait mulai dari aspek teknis, strategi jasa pelayanan sampai kepada strategi penawaran. Kedua, faktor eksternal berupa dukungan perangkat kebijakan dari pemerintah serta penciptaan iklim keamanan yang kondusif bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Di samping itu, ada faktor-faktor nonteknis yang berasal dari unsur kebijakan pemerintah namun turut mempengaruhi daya tarik kegiatan wisata yang juga perlu dibenahi, antara lain kebijakan dalam kemudahan mendapatkan visa bagi kunjungan wisata, memudahkan pengurusan Imigrasi, kemudahan untuk mengurus dokumen-dokumen kepariwisataan dan menetapkan pelabuhan sebagai ”pintu masuk” wisata dan mengembangkannya sesuai standar internasional. Dilihat dari peluang pengembangan investasi, berdasarkan studi PKSPL-IPB, nilai ICOR (Incremental Capital Output Ratio) untuk pariwisata bahari hanya sebesar 3,10. Artinya, pariwisata bahari memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan baik nasional maupun daerah dan logis jika dijadikan pilar utama pembangunan ekonomi yang diintegrasikan dengan potensi daratan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan daerah yang integral dan komprehensif antara darat dan laut dalam membangun pariwisata. Untuk membenahi strategi pengembangan pariwisata bahari yang ada, maka secara teknis ada sejumlah upaya yang harus dilakukan seperti pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan wisata bahari secara terpadu dan penyediaan sistem informasi pariwisata dan program promosi yang tepat.
Ada beberapa point menurut Guru Besar FPIK-IPB, Prof. Tridoyo Kusumatanto dalam bukunya “Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah”, mengenai fokus utama dalam kebijakan pengembangan pariwisata bahari, diantaranya :
1. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana publik untuk menciptakan pelayanan dan kenyamanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam mengelola pariwisata bahari.
3. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi yang lengkap dengan memanfaatkan teknologi modern, sehingga memudahkan wisatawan dalam mendapatkan informasi dan akses cepat, mudah, dan murah.
4. mengembangkan aktivitas ekonomi non-pariwisata yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pariwisata bahari, misalnya industri kerajinan, perikanan, restoran semisal seafood, dan jasa angkutan laut.
5. Meningkatkan jaminan dan sistem keamanan bagi wisatawan yang memanfaatkan potensi pariwisata bahari.
6. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kalangan investor untuk mengembangkan pariwisata bahari.
7. Mengembangkan model pengelolaan pariwisata bahari yang mampu menjaga kelestarian ekosistem laut dan budaya masyarakat lokal.
Hal diatas dapat dikembangkan untuk memanfaatkan setiap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah melalui pariwisata bahari tersebut.
2. Industri Bioteknologi Kelautan
Sistem lain yang dapat digunakan untuk memanfaatkan kelautan Indonesia yaitu dengan suatu metode yang disebut industri bioteknologi kelautan dimana bioteknologi terbukti mampu melipatgandakan produktivitas, efektifitas, dan efisiensi produksi bahan-bahan hayati (biological product) termasuk bioteknologi perairan (aquatic biotechnology) yang berarti penggunaan organisme (biota) perairan, seperti sel dan enzim, untuk membuat atau memodifikasi produk, untuk memperbaiki kualitas fauna dan flora, atau untuk mengembangkan organisme guna aplikasi tertentu, termasuk remediasi lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lainnya. Bioteknologi juga mencakup ekstraksi bahan-bahan alamiah dari organisme perairan untuk bahan dasar industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, dan lainnya (Lundin and Zilinskas, 1995). Kekayaan dan keanekaragaman biota perairan Indonesia berpotensi untuk menjadi negara produsen produk-produk bioteknologi perairan terbesar di dunia melalui aplikasi bioteknologi dalam mengekstraksi bahan-bahan alamiah (bioprospecting) dari biota perairan untuk bahan dasar industri yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi sebesar 40 miliar dollar AS per tahun. Perlu diketahui bahwasannya banyak sekali biota laut dan perairan umum Indonesia yang mengandung bahan-bahan alamiah untuk industri farmasi, kosmetika, makanan dan minuman, bioenergy, dan industri lainnya. Contohnya adalah jenis invertebrata laut yaitu tunicate (Tridemnum sp), mengandung bahan aktif (obat) untuk penyembuhan penyakit leukemia, lalu ada chitin yang terdapat dalam kulit kepiting, rajungan, udang, dan lobster telah digunakan dalam industri kertas, tekstil, bahan adhesives, dan obat penyembuh luka serta sebagai pupuk tanaman, dan terbukti meningkatkan hasil panen 10 persen. Contoh lainnya yaitu ascidian yang mengandung bahan aktif untuk penyembuhan tumor sel. Kuda laut dapat diekstrak untuk dijadikan obat penenang dan obat tidur. Tempurung penyu dan kura-kura diekstrak untuk obat luka dan tetanus. Empedu ikan buntal untuk membuat obat tetrodotoxin guna memperbaiki saraf otak yang rusak, dan dikonsumsi sebelum pasien menjalani suatu operasi. Algae hijau jenis tertentu telah dimanfaatkan untuk makanan sehat. Kemudian ada kerang hijau yang mengandung senyawa adhesives (perekat) yang telah digunakan dalam industri plywood, cat, underwater cement materials, semen , surgical aplications, dan perbaikan tulang patah serta jenis alga laut yait Botryococcus braunii, mengandung senyawa karbon yang dapat digunakan untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol sebagai energi alternatif mengatasi kelangkaan minyak bumi. Semua contoh itu merupakan bukti kalau bioteknologi perairan Indonesia sangat beraneka ragam dan bermanfaat pula.
Aplikasi bioteknologi selanjutnya yang dapat diterapkan adalah perikanan budidaya (aquaculture), yaitu melalui rekayasa genetik untuk menghasilkan induk dan benih unggul dengan sifat-sifat sesuai dengan keinginan kita, seperti cepat tumbuh (fast growing), tahan terhadap serangan hama dan penyakit, tahan terhadap kondisi lingkungan tercemar, dan sifat-sifat baik lainnya. Teknik penerapan aplikasi terakhir yaitu produksi mikroba (bakteri) yang secara genetis direkayasa guna menghasilkan mikroba yang dapat memakan bahan pencemar (pollutans), seperti minyak bumi dan bahan kimia lainnya. Dengan demikian, mikroba ini dapat digunakan untuk menanggulangi atau membersihkan pencemaran lingkungan yang biasa disebut bioremediation. Teknik bioremediation ini digunakan dalam menanggulangi pencemaran minyak di laut daripada pembersihan secara kimiawi dengan menaburkan dispersan pada permukaan laut atau secara mekanis dengan menggunakan oil boom dan oil skimmer seperti yang telah dilakukan oleh Inggris.
Nilai ekonomi yang dapat diperoleh melalui bioteknologi perairan Indonesia jika dioptimalkan, yang meliputi ekstraksi produk alami untuk berbagai industri, perikanan budidaya, dan bioremediasi adalah sekitar 75 miliar dollar AS per tahun dan mampu menyediakan jutaan lapangan pekerjaan. Namun selama ini Indonesia hanya mampu menghasilkan 6,5 persen dari total potensi lestari industri biotek perairan ( 5 miliar dollar AS). Inilah yang menjadi ‘pekerjaan rumah’ para pemangku kepentingan di negara ini. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan potensi lestari biotek perairan seperti :
a. Secara simultan memulai industri biotek perairan yang padat modal, padat teknologi, menghasilkan nilai tambah jauh lebih tinggi, dan menyerap tenaga kerja cukup besar, tetapi membutuhkan waktu relatif lama (lebih dari 5 tahun) untuk menghasilkan nilai ekonomi tersebut misalnya substansi ekstraksi bioaktif dari organisme perairan untuk industri farmasi dan industry kosmetik.
b. Pemerintah pusat, daerah serta masyarakat harus segera menciptakan iklim usaha yang kondusif berupa konsistensi kebijakan, kemudahan, dan kecepatan pengurusan perizinan, kepastian dan penegakan hukum, penyediaan infrastruktur yang memadai, kebijakan perpajakan dan retribusi yang tidak membebani pengusaha, kebijakan ketenagakerjaan yang produktif dan menyejukkan, dan penyediaan SDM andal.
c. Fokus pada penguatan dan pengembangan aplikasi industri biotek perairan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi relatif tinggi dan cepat (kurang dari satu tahun), dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti rumput laut jenis Euchema cotonii untuk dijadikan SRC (Semi Refined Careggenan) dan RC (Refined Carageenan) yang harga jualnya puluhan kali lipat ketimbang hanya menjual dalam bentuk rumput laut kering (bahan mentah) dan pertumbuhannya cepat pula .
3. Memberdayakan Sumber Daya Pulau Kecil dan Wilayah Pesisir
Indonesia memiliki banyak wilayah pulau kecil dan pesisir yang belum dapat teberdayakan dengan baik, padahal SDA yang dimiliki cukup besar, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pulau kecil dan pesisir. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No. 41 tahun 2000, pulau kecil merupakan pulau yang mempunyai luasan kurang atau sama dengan 10.000 km², sedangkan wilayah pesisir Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu yaitu wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi sepanjang 12 mil ke arah laut dari garis pantai.
Selama ini terdapat permasalahan yang dialami oleh internal masyarakat pesisir dan pulau kecil yang kaya akan SDA yaitu munculnya konflik antara kepentingan yang memanfaatkan sumber daya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan untuk pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan kebutuhan generasi akan datang terhadap sumber daya pesisir. Dalam banyak kasus, pendekatan pembangungan ekonomi yang parsial, tidak kondusif dalam mendorong pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu menyebabkan berkembang konflik pemanfaatan dan kewenangan, hal ini terjadi di hampir semua kawasan pesisir Indonesia. Jika konflik ini dibiarkan berlangsung terus akan mengurangi keinginan pihak yang bertikai untuk melestarikan sumberdayanya. Permasalahan lain yang timbul di wilayah pesisir dan pulau kecil yang cukup meresahkan yaitu kegiatan pengeksploitasian secara berlebihan, tangkap lebih (over-fishing), penangkapan secara illegal, penurunan kualitas sumber daya dan habitat, dan polusi mengancam sebagian besar wilayah pesisir di Indonesia yang pada akhirnya dapat mempercepat penurunan ketersediaan ikan pesisir dan penurunan hasil tangkapan ikan oleh masyarakat nelayan kecil yang bermukim di wilayah pesisir serta tantangan yang berat yaitu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, karena menganggu kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta menimbulkan stress terhadap ekosistem bawah laut.
Dalam mengatasi permasalahan seperti ini, ada beberapa langkah – langkah yang dapat dilakukan agar mengoptimalkan pengeksploitasian sumber daya wilayah pesisir dan lautan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan suatu strategi dan pendekatan pengelolaan yang terpadu dan menyeluruh (integrated and comprehensive management) yaitu dengan melibatkan semua pihak terkait (stakeholders) dalam seluruh proses pengelolaan mulai dari persiapan, perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu Pembentukan Department Eksplorasi Laut dan Perikanan patut di dudukung dan tetap diawasi, karena departemen ini nantinya akan mengawasi setiap pelanggaran dan eksploitasi di wilayah pesisir dan pulau kecil. Kondisi yang dapat dimanfaatkan selanjutnya yaitu pada saat diberlakukannya otonomi daerah, maka hal tersebut telah membuka peluang desentralisasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau kecil dan sebaiknya juga pengelolaan sumberdaya pesisir serta pulau kecil dalam kerangka pengembangan wilayah, akan lebih efektif bila dilaksanakan secara bersama-sama dari seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Solusi selanjutnya yang dapat diberikan bagi permasalahan di wilayah pesisir dan pulau kecil sekaligus pemberdayaannya yaitu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga didapat konsep pembangunan yang berkelanjutan yang berarti pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan yang berkelanjutan juga mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi secara merata dan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi karena pembangunan berkelanjutan ini berwawasan lingkungan. Penyelesaian terakhir yang dapat digunakan yaitu dengan memaksimalkan URGENSI ECOSYSTEM APPROACH dimana terdapat tujuh Pilar Utama Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) berdasarkan NOAA, 2002 diantaranya :
a. Merefleksikan suatu tahapan berkesinambungan pada evolusi nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya.
b. Menentukan lokasi/kawasan dan batas-batas ekosistemnya yang jelas dan resmi, sehingga disepakati dan diakui bersama antara pemerintah dan masyarakat (pemangku kepentingan).

c. Keharusan menjaga ekosistem-ekosistemnya pada kondisi yang tepatguna untuk mencapai kemanfaatannya secara berkelanjutan bagi masyarakat
d. Keharusan mengambil pembelajaran dari kemampuan ekosistem untuk merespon variasi cekaman, karena semua macam ekosistem mempunyai keterbatasan kemapuan untuk mengakomodasi bermacam-macam cekaman .
e. Selalu ditekankan dalam pengeloaan untuk tidak merusak sumberdaya biodivesitas.
f. Istilah ”berkelanjutan” yang digunakan pada semua level pengelolaan ekosistem harus jelas didefinisikan dengan spesifik, dalam jangka waktu panjang yang disepakati, termasuk manfaat keuntungan yang dapat diperoleh dan kemungkinan kerugian yang ditimbulkan.
g. Informasi saintifik multi-disiplin (anatara lain : ekologi, ekonomi, enjiniring, sosiologi) adalah sangat penting untuk memperkuat efektifitas pengelolaan, sebagai ketentuan fundamental memperkuat pengambilan keputusan untuk kepentingan publik dan atau pilihan privat.
Indikator kunci pengelolaan pendekatan ekosistem adalah membangun keberlanjutan keseimbangan fungsi ekologis dan sosial-ekonomi. Pendekatan ini dapat menjadi prinsip dasar pemandu dalam strategi perencanaan. Pemangku kepentingan di wilayah darat sampai ke laut pesisir dan PPK akan terlibat secara kolaboratif dalam perencanaan, sehingga bagi mereka akan bermanfaat dan dapat mengerti untuk ikut serta memprediksi strategi adaptasi dalam pengelolaan ekosistem ke depan.


4. Industri dan Jasa Maritim
Dalam era persaingan global sekarang, di mana batas negara menjadi hal yang sudah kabur, maka setiap negara berupaya membangun dan memperkuat industru dalam negeri, termasuk industri kelautan. Keanekaragamaan kekayaan hayati yang dimiliki oleh laut Indonesia menyebabkan banyak jenis industri yang dapat dikembangkan, tapi di bagian ini akan dipaparkan jenis industri yang sangat potensial jika dikembangkan yaitu rumput laut. Rumput laut telah dikenal sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu di Indonesia maupun di mancanegara. Pada umumnya rumput laut digunakan sebagai bahan makanan dan minuman, namun seiring dengan berkembangnya IPTEK dewasa ini rumput laut dapat di kembangkan dan manfaatkan dalam berbagai macam industri misalnya tekstil, kosmetik, dan industri kefarmasian. Sumberdaya hayati yang merupakan tumbuhan laut jenis alga ini menurut berbagai penelitian yang ada ternyata mempunyai banyak khasiat dan manfaat jika dikembangkan dengan baik, manfaat tersebut diantaranya :
- Banyak digunakan untuk bahan makanan seperti nori, agar- agar, kombu dan wakame serta manisan rumput laut yang mudah dijumpai di pasar.
- Antikanker. Penelitian Harvard School of Public Health di Amerika mengungkap, wanita premenopause di Jepang berpeluang tiga kali lebih kecil terkena kanker payudara dibandingkan wanita Amerika.
- Antioksidan Klorofil pada gangang laut hijau dapat berfungsi sebagai antioksidan. Zat ini membantu membersihkan tubuh dari reaksi radikal bebas yang sangat berbahaya bagi tubuh.
- Mencegah Kardiovaskular Para Ilmuwan Jepang mengungkap, ekstrak rumput laut dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Bagi pengidap stroke, mengkonsumsi rumput laut juga sangat dianjurkan karena dapat menyerap kelebihan garam pada tubuh.
- Makanan Diet Kandungan serat(dietary fiber) pada rumput laut sangat tinggi. Serat ini bersifat mengenyangkan dan memperlancar proses metabolisme tubuh sehingga sangat baik dikonsumsi penderita obesitas. Karbohidratnya juga sukar dicerna sehingga Anda akan merasa kenyang lebih lama tanpa takut kegemukan.
- Energi Alternatif. Rumput laut sebagai biodisel dinilai lebih kompetitif dibandingkan komoditas lainnya. Dimana, 1 ha lahan rumput laut dapat menghasilkan 58.700 liter (30% minyak) pertahunnya atau jauh lebih besar dibandingkan jagung (172 liter/tahun) dan kelapa sawit (5.900 liter/tahun).
Potensi ekonomi pesisir seperti rumput laut telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia. Ini tentu memberikan pemasukan bagi negara,pekerja yang dilibatkan, dan kontribusi kepada penduduk Indonesia yang mayoritas tinggal di pesisir. Dapat diketahui Indonesia memasok 50% rumput laut gelondongan dunia dan kesempatan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Demi meningkatkan potensi tersebut, pemerintah perlu merancang desain kluster ekonomi pesisir, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional untuk kedepannya ,industri turunan rumput laut perlu dibangun untuk menciptakan nilai tambah secara nasional, karena berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan 2008,ekspor rumput laut dalam bentuk olahan hanya mencapai 15%. Sisanya dalam bentuk gelondongan. Karena itu,desain kluster yang dapat mendukung industri rumput laut diharapkan dapat mendorong terciptanya industri yang memberikan nilai tambah bagi rumput laut. Selanjutnya peranan yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mendorong kehadiran investor nasional untuk membangun industri hilir di daerah - daerah, yang khusus mengolah bahan baku rumput laut menjadi berbagai komoditas olahan akhir bernilai tambah. Apabila hanya pada tataran industri hulu atau penghasil rumput laut, Indonesia tetap hanya sebagai pedagang bahan mentah. Dengan demikian, stok rumput laut sebagai bahan baku terjamin dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan industri dan meningkatkan ekspor dalam meningkatkan devisa negara dari sektor kelautan untuk kedepannya.
Hal kedua yang dapat dikembangkan untuk pembangunan laut yaitu Industri jasa pelayaran atau maritim. Pengertian industri jasa pelayaran dalam hal ini meliputi segala usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan laut, baik angkutan penumpang maupun angkutan barang, hewan dalam berbagai bentuk kemasan. Pengelompokan industry jasa maritim digunakan oleh perusahaan yang akan mengadakan ekspansi di dalam industri bidang ini. Industri jasa maritim semakin hari semakin berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan teknologi serta pertumbuhan penduduk di dunia. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dengan cara membangun pelabuhan yang berstandar internasional serta didukung oleh sarana dan prasarana untuk memanfaatkan peluang ini, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak laut yang bisa digunakan untuk membangun armada kelautan yang potensial.
5. Perikanan Tangkap
Perikanan tangkap sebagai sistem yang memiliki peran penting dalam penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan dan kesejahteraan serta rekreasi bagi sebagian penduduk Indonesia perlu dikelola yang berorientasi pada jangka panjang (sustainability management). Tindakan manajemen perikanan tangkap adalah mekanisme untuk mengatur, mengendalikan dan mempertahankan kondisi sumber daya ikan pada tingkat tertentu yang diinginkan. Salah satu kunci manajemen ini adalah status dan tren aspek sosial ekonomi dan aspek sumber daya. Selama ini formulasi kebijakan perikanan tangkap Indonesia dikembangkan berdasarkan data ‘catch-effort’ dan model ’Tangkapan Maksimum Berimbang Lestari’, MSY yang mengandung beberapa kelemahan seperti beresiko tinggi terhadap keberlanjutan dan keuntungan jangka panjang dari pengelolaan perikanan tangkap, selain itu karakteristik perikanan tangkap Indonesia berbasis ‘multi-alat’ dan ‘multi-spesies yang jika tetap digunakan strategi seperti itu, maka akan sangat mahal sekali untuk mendapatkan data yang memenuhi kualitas dan dapat digunakan untuk menduga MSY (Widodo, Wiadnyana & Nugroho, 2003). Bahkan, jika data tersedia maka hasil perhitungan tampaknya akan mendapatkan dugaan MSY yang terlalu optimistik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengembangan alternatif kebijakan perikanan tangkap berbasis ekosistem dengan penekanan pada peranan Kawasan Perlindungan Laut (KPL) sebagai alat konservasi perikanan tangkap di Indonesia, yang secara tradisional dipikirkan sebagai instrumen dari usaha konservasi keanekaragaman sumberdaya hayati. Selain fungsinya sebagai alat untuk konservasi keanekaragaman sumberdaya hayati, kawasan perlindungan laut, KPL, juga banyak dinyatakan sebagai alat pengelolaan perikanan tangkap yang harus diintegrasikan kedalam perencanaan pengelolaan pesisir terpadu (Gell & Roberts, 2002; National Research Council, 2001; Roberts & Hawkins,2000; Ward, Heinemann & Evans, 2001). Pembuktian ilmiah sudah cukup kuat menyatakan bahwa KPL dengan suatu kawasan ‘larang-ambil’ yang cukup substansial di dalamnya menyebabkan peningkatan biomas ikan, ukuran ikan yang lebih besar, dan komposisi spesies yang lebih alami (27 studi ditinjau dalam Roberts & Hawkins (2000)). Memang, biaya penetapan dan pengelolaan KPL cukup tinggi, namun manfaat yang didapatkan ternyata jauh lebih tinggi seperti yang diteliti oleh jejaring (network) KPL global dengan ukuran 20-30% dari
luas laut dunia diperkirakan memerlukan biaya $5-19 miliar per tahun, namun akan menghasilkan tangkapan yang keberlanjutan senilai $ 70-80 miliar setiap tahunnya. Jejaring KPL tersebut juga diperkirakan memberikan jasa ekosistem setara $ 4,5 – 6,7 juta setiap tahun. Strategi seperti inilah yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam pengembangan perikanan tangkap di Indonesia.
Akhirnya semua hal diatas tersebut diharapkan dapat menjadi strategi dan langkah awal untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi kelautan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama masyarakat pesisir demi terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digrahayu Indonesia

Kemerdekaan adalah proses pembebasan suatu negara dari penjajahan asing. Indonesia sendiri telah mendapatkan kemerdekaannya sejak tahun 1945. Di perjalanan panjang yang telah dilalui bangsa ini, tentunya banyak kemajuan dan keterpurukan yang dihadapi sebagaimana berjalannya waktu yang menuntut sikap bangsa dalam menghadapi realita domestik, regional dan global sekalipun. Kalau boleh menilik ke belakang mengenai perjuangan para pahlawan kita, dimana mereka telah memberikan pengabdian jauh di atas standar kewajaran, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengusir penjajah dari tanah air ini dan berusaha tidak membiarkan penjajah mengambil sdikitpun yang ada. Perjuangan merebut dan memperthankan kemerdekaan yang telah dilakukan pahlawan kita tentu saja jangan sampai disia - siakan oleh generasi pengisi kemerdekaan tersebut.
Dalam mengisi kemerdekaan tersebut, banyak hal yang dapat kita lakukan mulai dari hal kecil dulu seperti menggunakan bahasa indonesia yg baik dan benar, cinta tanah air, menghormati kerukunan umat beragama dsb. Kalau itu dapat dilakukan semua pihak maka semakin terciptalah rasa kebersamaan dan kebangsaan yg ada, sehingga diharapkan tidak ada lagi konflik baik horizontal maupun vertikal yang terjadi akibat mengabaikan tatanan nilai kebersamaan kalau kita berkaca dari pengalaman dulu . Memang masih banyak permasalahan lain yang dihadapi bangsa ini baik di kehidupan internal maupun eksternal bgsa seperti perselisihan pembangunan rumah ibadah, terorisme, kenaikan harga pangan sampai perselisihan perbatasan dengan negara tetangga . Tetapi permasalahan tersebut akan bisa teratasi jika ada partisipasi aktif dan kemauan dari segenap komponen bangsa.
Sebagai kaum pelajar dan anak bangsa ditengah kompleksitas dn kompetitifnya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat, untuk mengisi kemerdekaan ini maka kita dituntut untuk benar-benar memposisikan diri sebagai garis terdepan dalam hal inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam merespons berbagai tuntutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, tugas dan peranan kita. Tidak lupa juga untuk memegang erat budaya bangsa agar tidak kehilangan substansi awal ditengah banyaknya budaya asing yang masuk.
Sekarang perjuangan kita bukan melawan penjajahan dibidang militer lagi, tetapi sudah berubah kea rah politik, ekonomi bahkan sosial. Maka dari itu, kemerdekaan itu baiklah dimaknai sebagai awal terwujudnya bersama mimpi membangun NKRI untuk kesejahteraan rakyat dan menjaga keamanan seluruh warga dalam lindungan sistem hukum yang adil dan kokoh tanpa adanya lagi aksi "sikut menyikut" diantara lembaga dan pengelola negara. Hal yang lebih penting lagi , bagaimana bisa terciptanya pembangunan yang berdampak luas yang nantinya berimplikasi pada terciptanya pemerataan keadilan dan kesejahteraan seperti yang diamanatkan di butir Pancasila.
Akhirnya, momentum memperingati HUT RI yang ke 65 ini dijadikan bagian untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa serta refleksi diri untuk meneguhkan tekad bukan hanya penyelenggara negara tetapi juga seluruh pihak untuk membangun masyarakat dan bangsa yang sesuai dengan cita2 bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
Digrahayu bangsaku!!!